cover
Contact Name
M. Chaerul Risal
Contact Email
chaerul.risal@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6282397538921
Journal Mail Official
jurnal.altasyriiyyah@gmail.com
Editorial Address
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Al Tasyri'iyyah
ISSN : 28279255     EISSN : 28279069     DOI : https://doi.org/10.1234/
Core Subject : Social,
Al Tasyriiyyah Journal is a journal of state administration law study program, faculty of sharia and law, alauddin islamic state university. Al Tasyriiyyah Journal is a scientific journal that publishes articles related to the study of constitutional law, islamic state law, and various scientific studies in the field of law. Al Tasyriiyyah Journal is published by the State Administration Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Alauddin State Islamic University, Makassar. Al Tasyriiyyah Journal accepts manuscripts or articles in the field of Islamic Law, constitutional law, islamic state law and Law from various academics and researchers, both national and international. The articles published in the journal al treatise are articles that have been reviewed by Bestari Partners or peer reviewers.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "VOLUME 2 ISSUE 1, JUNE 2022" : 5 Documents clear
MODERNISASI DAN REFORMASI DALAM PEMBINAAN HUKUM ISLAM DAN PRANATA SOSIAL DI NEGARA ISLAM: Telaah Komparatif Indonesia dan Malaysia Suhardin
Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 2 ISSUE 1, JUNE 2022
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jat.vi.26947

Abstract

Abstrak :This paper discusses the modernization and reform of the development of Islamic law and social institutions in Islamic countries as a comparative study of Indonesia and Malaysia. Islamic law revealed by Allah aims to prevent confusion in the community and bring benefit to them, directing them to truth, justice and wisdom and explaining the path that must be passed. In this case, it is based on five main priorities, namely maintaining religion, soul, mind, lineage and property, based on the al-Qur'an which is universal and dynamic. Thoughts on the development of Islamic law have long been studied by Western historians, especially those who have a tendency to justify the authenticity of Islamic law. Because the legal theme has a relationship with reality and the physical environment, it inevitably has to face challenges related to the facts of social change. Meanwhile, modernism in Islam is a series of thoughts and schools of thought in ijtihad to think rationally and to change understandings or customs that must be adapted to developments and conditions that exist at this time, without leaving Islamic values. Therefore, opportunities are always open and must be carried out by taking into account the social implications of the application of the product of legal thought.
URGENSITAS CARRY OVER DALAM PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA: Kajian Siyasah Achmad Maulida; Kusnadi Umar
Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 2 ISSUE 1, JUNE 2022
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jat.vi.30176

Abstract

Pembaharuan hukum dibutuhkan setiap waktu untuk melengkapi dan mengisi kekosongan hukum terhadap masalah yang terjadi di masyarakat. Undang-undang sebagai instrument hukum membutuhkan pembaharuan dan perubahan, namun kendalanya adalah prosesnya yang sedemikian Panjang membuat pembaharuan dan pembuatan undang-undang kadang tidak mampu mengisi kekosongan hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini membahas mengenai: Bagaimana urgensitas carry over dalam proses pembuatan undang-undang di Indonesia? Bagaimana perspektif siyasah syar'iyyah terhadap proses pembuatan undang-undang di Indonesia?. Jenis penelitian yang digunakan yaitu pustaka. Adapun pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan syar'I dan undang-undang. Sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, serta sumber data sekunder berupa jurnal hukum dan buku fiqih. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam dinamika pembentukan undang-undang di Indonesia hanya dua kali mengalami masa dimana produk hukum yang dihasilkan bersifat responsif (masa awal kemerdekaan dan reformasi). proses pembuatan undang-undang di Indonesia berjalan selaras dengan prinsip inferensi. Yakni metode pembuatan undang-undang dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendah syar’i dari berbagai sumber yang ada utamanya al-Qur’an dan Hadist. Kata Kunci: Dinamika Politik; Pembuatan Undang-undang; Siyasah Syar'iyyah
MENILIK EGALITER HAK BERPOLITIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN Irma Yulianti Sofyan
Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 2 ISSUE 1, JUNE 2022
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jat.vi.30179

Abstract

Perempuan dan laki-laki diciptakan Allah SWT dengan kedudukan yang sama, namun di Indonesia laki-laki lebih sering berdiri di dunia politik dibandingkan perempuan terlebih dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai sedikitnya kuota perempuan dalam jabatan politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Konsep Egaliter Hak Berpolitik antara Laki-laki dan Perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Makassar Perspektif Hukum Tata Negara Islam Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan syar’i dan pendekatan yuridis sosiologis, Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder yang dianalisis kualitatif guna menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep Egaliter Hak Berpolitik antara Laki-Laki dan Perempuan di partai PKS Kota Makassar telah terpenuhi secara syarat untuk pendirian partai secara yuridis terkait kebijakan keterwakilan perempuan minimal 30%. Jumlah keseluruhan pengurus partai 74 orang yang terdiri dari 45 laki-laki dan 29 perempuan. Persentase perbandingan 60% banding 40%, memenuhi syarat namun tidak setara. Kata Kunci: Egaliter; Hak Berpolitik; Politik
LEGALISASI GANJA SEBAGAI TANAMAN OBAT: Perlukah? Nurlaelatil Qadrina; M. Chaerul Risal
Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 2 ISSUE 1, JUNE 2022
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jat.vi.30201

Abstract

Ganja merupakan tumbuhan yang memiliki manfaat kepentingan pengobatan. Dalam Islam, menggunakan tumbuhan sebagai obat adalah hal yang dibolehkan. Namun penggunaan Ganja di Indonesia dilarang berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Banyaknya penelitian tentang manfaat tanaman Ganja memunculkan perdebatan baru antara kepentingan pengobatan dan sanksi pidana yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu dalam hukum Islam dengan berbagai metode penyelesaian masalah dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dalam penelitian ini membahas urgensi legalisasi ganja sebagai tanaman obat dan dampak legalisasi ganja sebagai tanaman obat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Pustaka (library research) dan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan normatif yuridis dan pendekatan normatif syar’i. Hasil penelitian ini menunjukkan urgensi legalisasi ganja sebagai tanaman obat yaitu. Dampak legalisasi ganja sebagai tanaman obat yaitu berdampak pada berbagai bidang diantaranya adalah bidang kesehatan, industri dan ekonomi. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah menggunakan metode maslahah mursalah dengan memperhatikan maqasyid Syariah dapat dijadikan sebagai landasar penggunaan ganja sebagai obat. Kata Kunci: Ganja; Legalisasi; Tanaman Obat
EFEKTIVITAS EKSEKUSI UPAYA PAKSA Wulan Febriyanti Putri Suyanto
Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 2 ISSUE 1, JUNE 2022
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jat.vi.30521

Abstract

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diterangkan mengenai upaya paksa berupa uang paksa dan sanksi administratif sebagai bentuk pemaksaan terhadap rendahnya tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) di lingkup PTUN. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi upaya paksa dalam pelaksanaan putusan di pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, hambatan dalam pelaksanaannya serta pandangan siyasah syar'iyyah mengenai penerapan uang paksa dalam eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan normatif syar’i. Sumber data berupa data primer dan sekunder yang didapatkan melalui wawancara,observasi langsung kelapangan oleh peneliti sebagai intrumen utama dan pengumpulan dokumen(arsip). Hasil penelitian ini ialah 1) PTUN Makassar belum dapat mengimplementasikan upaya paksa, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tidak ada putusan yang dikenakan upaya paksa meskipun putusan tersebut tak kunjung tereksekusi. 2) Hambatan dalam pelaksanaanya ialah kurangnya aturan pelaksana mengenai upaya paksa, tidak adanya lembaga eksekutorial, kurangnya pengawasan dan kerjasama antara pihak pengadilan dan penggugat terkait eksekusi serta kesadaran pejabat yang rendah. 3) Pengenaan Uang paksa (Dwangsom) dalam siyasah syar'iyyah menggunakan pendekatan maslahah mursalah yang secara teoritis telah sejalan dengan tujuan siyasah syar'iyyah yaitu pengaturan yang memberikan maslahah namun secara implementasi pengaturan ini belum terlaksana. Kata Kunci: Efektivitas; Eksekusi; Upaya Paksa

Page 1 of 1 | Total Record : 5